Jakarta, CNN Indonesia —
Saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yudistira Dwi Wardhana Asnar membantah kabar server Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) suara Pilpres 2024 berada di luar negeri.
Pengembang Sirekap asal ITB itu mengatakan server ada di Jakarta. Namun, ia mengaku tak bisa membeberkan lokasi rincinya.
“Server yang disimpan di luar negeri tidak benar,” kata Yudistira dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Lokasinya ada di area Jakarta gitu, untuk lokasinya saya tidak bisa [sebutkan],” imbuhnya.
Dia menjelaskan Sirekap menggunakan anycast atau alamat IP bayangan. Hal itu dilakukan karena tim Sirekap melakukan kesalahan di awal pengembangan. Saat peluncuran Sirekap, alamat IP asli Sirekap terungkap ke publik. Mereka langsung tersadar dan mengurus perubahan alamat IP.
“Kita butuh waktu sampai 18.30. Alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang,” ujarnya.
Pada sidang itu, Yudistira mengakui KPU bekerja sama dengan Ali Baba dalam pengembangan Sirekap. Namun, ia memastikan lokasi server tetap di Indonesia.
“Siapa penyedianya mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu, itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin,” ujarnya.
Sebelumnya, Sirekap menjadi salah satu sorotan dalam Pilpres 2024. Banyak masalah ditemukan dalam sistem itu, mulai dari perubahan suara secara signifikan hingga data yang tak kunjung dimutakhirkan.
Salah satu hal yang terungkap dalam sidang adalah kerja sama KPU dengan Ali Baba. Kerja sama itu menimbulkan spekulasi publik soal keberadaan server Sirekap.
“Karena jika data-data penting terkait KPU tersebut disimpan pada server milik pihak asing, mereka sebetulnya akan bisa dengan leluasa melakukan apapun terhadap sistem yang ada, baik membaca, merubah bahkan merusak data yang ada di dalamnya,” kata Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, saat dihubungi, Jumat (15/3).
Klaim sudah diaudit BRIN-BSSN
Yudistira juga mengklaim Sirekap telah diaudit dua kali. Hal itu ia sampaikan menjawab kuasa hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto (BW) menanyakan desain Sirekap.
“Saksi apakah sebagai desainer, apakah anda meyakini desain yang anda bikin itu sama sekali gak punya cacat dan audit itu menjadi sangat penting, untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu?” tanya BW.
Lalu BW juga mempertanyakan kenapa Sirekap tidak juga diaudit. Padahal, banyak pihak yang sudah meminta.
“Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja, tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal berkali-kali diminta, kenapa? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU tidak mau diaudit? Atau dua-duanya?” sambungnya.
Menanggapi itu, Yudistira mengakui bahwa Sirekap yang dikembangkannya belum sempurna. Dia menyebut tidak ada yang sempurna di dunia.
“Ketika bicara tadi pas pertanyaan, apakah kami sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami,” kata Yudistira.
Yudistira pun akhirnya mengungkapkan bahwa Sirekap telah diaudit oleh dua lembaga. Dia pun meminta maaf baru mengungkapkan hal tersebut.
“Apakah kami sudah diaudit? Sudah, kami sudah diaudit, ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment,” kata Yudistira.
“Karena cukup lama saya harus menahan fakta ini, mohon maaf yang mulia,” imbunya.
(dhf/yla/DAL)